ALINEANEWS.ID – Wakil Walikota Pangkalpinang Dessy Ayutrisna Angkat Bicara Soal Transparansi dalam Program Makan bergizi gratis (MBG) yang ada di kota Pangkalpinang.
Hal ini beliau sampaikan pada kegiatan rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Balai Betason, Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Kamis pagi (16/04/2026).
Ia menjelaskan, program MBG bertujuan utama meningkatkan asupan gizi anak-anak sebagai upaya membentuk sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan berkualitas. Selain itu, program ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku usaha daerah.
“Jika gizi anak-anak meningkat, maka kualitas SDM akan semakin kuat. Di sisi lain, program ini juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal,” jelasnya.
Dessy menekankan pentingnya memahami tujuan dasar program sebelum pelaksanaan di lapangan, agar seluruh pihak dapat bergerak sesuai koridor aturan yang berlaku.
Namun demikian, ia menyoroti masih adanya kendala dalam implementasi, khususnya terkait komunikasi dan koordinasi antar pihak. Menurutnya, selama beberapa bulan terakhir, sinergi antara Satgas MBG dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum berjalan optimal.
Ia juga menyoroti adanya kesan kurang terbuka dari pihak pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama terkait data pemasok bahan baku. Padahal, keterbukaan tersebut dinilai penting untuk mendukung fungsi pengawasan pemerintah.
“Kami tidak mencampuri urusan teknis dapur, tetapi memiliki tanggung jawab dalam pengawasan. Keterbukaan data supplier sangat penting untuk mencegah risiko, seperti potensi keracunan makanan,” tegasnya.
Selain itu, Dessy mengungkapkan sejumlah persoalan lain yang menjadi perhatian, di antaranya belum terpenuhinya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), ketiadaan Nomor Induk Berusaha (NIB), serta pengelolaan limbah yang belum sesuai standar.
Ia menegaskan bahwa sebagai program nasional, pelaksanaan MBG harus memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku, termasuk dalam aspek pengelolaan lingkungan.
“Pengelolaan limbah harus menjadi perhatian serius dan disesuaikan dengan regulasi daerah. Ini penting agar program berjalan berkelanjutan dan tidak menimbulkan dampak negatif,” ujarnya.
Di sisi lain, ia juga menilai pengawasan terhadap kualitas makanan masih belum konsisten. Oleh karena itu, ia meminta seluruh pihak untuk kembali fokus pada tujuan utama program, yakni peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya generasi muda.
Dessy menegaskan, koordinasi yang kuat antara Pemerintah Kota, Satgas MBG, dan SPPG menjadi kunci keberhasilan program.
“Semua pihak harus memiliki tujuan yang sama, yaitu menghasilkan output terbaik bagi pemenuhan gizi generasi masa depan,” katanya.
Ia berharap, melalui penguatan komunikasi dan koordinasi, pelaksanaan program MBG di Kota Pangkalpinang dapat berjalan lebih optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
