ALINEANEWS.COM – Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Bidang Ketahanan Pangan, dengan tema “Sinergi APIP dan APH Mewujudkan Ketahanan Pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Swiss-belhotel Pangkalpinang, Rabu (27/9/2023).
Irjen Kementan Jan Samuel Maringka mengatakan Kementerian Pertanian telah melakukan Refocusing Kebijakan Pengawasan melalui program “Jaga Pangan Jaga Masa Depan.”
Menurutnya, kegiatan ini adalah program yang berfokus membangun sinergi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mewujudkan ketahanan pangan.
“Untuk mewujudkan pembangunan pertanian tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran, membangun sistem pelaporan yang terintegrasi agar akses informasi pembangunan pertanian didapat secara cepat, tepat, dan akurat serta membangun kemitraan strategis dengan stakeholder bidang pertanian,” jelas Samuel.
Dikatakan Samuel, penguatan sinergitas, program prioritas dan program super prioritas Kementerian Pertanian melalui sinergi pengawasan terhadap komitmen pemerintah pusat dan daerah adalah kunci dalam mendukung program ketahanan pangan di tengah krisis pangan yang sedang melanda.
Samuel menyebutkan komitmen para kepala daerah sangat penting untuk sama-sama mengawasi penerbitan Perda Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) sebagai upaya bersama dalam memberi perlindungan serta keberpihakan pengelolaan dana desa berbasis pertanian.
Hadir juga dalam acara tersebut, Pj Gubernur Babel Dr Suganda Pandapotan Pasaribu, Wadir Reskrimsus Polda AKBP Slamet Adi Purnomo, Inspektur V Kemendesa Hasrul Edyar, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Babel Faeshol Cahyo Nugroho, Koordinator Bidang Pidsus Kejaksaan Tinggi Babel Frendra, serta Ketua Apdesi Babel Munzilin.
Dilanjutkan Samuel Maringka, tantangan utama pertanian yang dihadapi saat ini adanya perubahan iklim El Nino, ancaman alih fungsi lahan pertanian serta kurangnya minat generasi muda dibidang pertanian.
Dalam menghadapi ancaman El Nino, Menteri Pertanian telah mencanangkan Gerakan Nasional Penanganan dampak El Nino di 10 provinsi dan 100 Kabupaten seluas 500.000 hektare.
Samuel mengatakan, perlunya kolaborasi stakeholder pertanian seperti Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) untuk mampu bersama-sama menjaga dan memastikan program ketahanan pangan berjalan dengan efektif dan merata.
Menurutnya, pembangunan sektor pertanian sangat bergantung pada wilayah pedesaan. Implementasi program pertanian pada level pedesaan akan berdampak pada kualitas dan kuantitas hasil pertanian nasional.
“Kita perlu mengingatkan agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan 20 persen dana desa untuk mengembangkan sektor pertanian. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 Tahun 2022 yang mengatur tentang Pengelolaan Dana Desa,” kata Samuel Maringka.
Rakorwas kali ini juga dihadiri Pemerintah Daerah (Pemda) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), dan stakeholder pertanian terkait.
Selain itu kegiatan Rakorwas di Kota Pangkalpinang, dilanjutkan dengan kunjungan kerja ke kebun lada dan pengolahannya di Kabupaten Bangka Selatan serta kunjungan kerja dan penanaman bibit hortikultura di Pesantren An-Nawawi, Tanjungpandan.
Sementara, Pj Gubernur Suganda menambahkan, kehadiran Irjen ini menunjukan bahwa pemerintah pusat sangat perhatian terhadap Bangka belitung.
Menurutnya, saat ini Babel memiliki 3.000 lahan sawah di Bangka Selatan, tetapi belum semuanya dikerjakan karena kekurangan petani.
“Mari kita bertani, jika memang ingin menggeser dari kegiatan tambang, satu hati menjaga negeri, menjaga pertanian untuk masa depan,” ujar Suganda.
Sebagai informasi, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022 pada sektor pertanian berkontribusi 19 persen dari PDRB (kedua terbesar).
Serta menyerap 23,45 persen tenaga kerja di Babel (terbesar) dengan produksi lada terbesar di Indonesia yakni lada putih yang terkenal di dunia yaitu Muntok White Pepper, serta menjadi penghasil durian unggulan nasional. (alineanews/iqbal)
