ALINEANEWS.COM – APBD Kabupaten Bangka mengalami defisit Rp147 miliar dan menjadi sorotan Pj Bupati Bangka M Haris.
Defisit itu juga menjadi salah satu alasan Fraksi Gerindra-PAN menolak pengesahan APBD Perubahan Kabupaten Bangka 2023 di DPRD Bangka, Sabtu (30/9/2023) lalu.
Di sisi lain, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bangka, Jumadi bereaksi atas kondisi tersebut.
Dia merespons reaksi Pj Bupati Bangka Haris dan Fraksi Gerindra-PAN terkait defisit Rp147 miliar tersebut.
Menurut Jumadi, pengesahan APBD Bangka yang tercantum defisit sebesar Rp147 miliar telah melalui proses pembahasan dan persetujuan pihak DPRD Bangka.
“Oleh sebab itu, saya sangat menyesalkan sikap salah satu pimpinan DPRD Bangka yang seakan-akan membawa permasalahan ke dalam suasana politis, sehingga pandangan berkembang ke arah politis. Yang kedua, Fraksi PDI Perjuangan juga mengingatkan kepada saudara PJ Bupati Bangka jangan terlalu banyak bermanuver dalam permasalahan ini,” ujar Jumadi dalam keterangan kepada wartawan, Minggu (8/10/2023).
Dia menyinggung Pj Bupati Bangka yang baru satu hari dilantik, sudah menyampaikan tentang pendapatan asli daerah (PAD) Bangka tidak baik-baik saja.
Jumadi menyarankan agar Pj Bupati Bangka membenahi kekurangan bupati sebelumnya, sambil menunjukkan kinerjanya.
Menurutnya, kinerja Mulkan-Syahbuddin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bangka sebelumnya sia-sia karena defisit Rp147 miliar tersebut.
Jumadi menjelaskan kondisi keuangan daerah akibat dampak Covid-19, lantaran banyak dana pusat dipangkas untuk penanganan pandemi.
Sehingga, dia menilai kondisi keuangan APBD di daerah lain se-Indonesia juga sama dengan Kabupaten Bangka.
Terkait PAD Provinsi Bangka Belitung yang meningkat, menurut Jumadi bukan karena Haris selaku Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakueda) Babel.
Tetapi, menurutnya karena pemasukan dari pajak kendaraan dan program pemutihan pajak.
“Coba andai kata pemutihan itu juga diberlakukan di Kabupaten Bangka, saya rasa PAD Bangka juga akan mengalami kenaikan. Jadi janganlah, PJ Bupati Haris ini membuat manuver seakan-akan bahwa Pak Mulkan-Syahbudin tidak bisa bekerja. Saya selalu Ketua Fraksi PDI Perjuangan tidak setuju itu,” tegas Jumadi.
Ia menyarankan agar PJ Bupati Bangka untuk membuktikan agar bisa bekerja sebaik mungkin. Jika memang defisit anggaran ini mengganggu daripada roda pemerintahan, dirinya mengajak untuk dibahas secara bersama-sama.
