PANGKALPINANG – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Didit Srigusjaya meminta penggunaan data dihentikan sementara hingga dilakukan pembaruan dan revisi, mengingat banyak data desil yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat.
Permintaan itu disampaikan Didit setelah menerima audiensi kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) se-Babel terkait dinamika pendataan desil sebagai salah satu dasar penetapan program bantuan dan perlindungan sosial di Ruang Banmus DPRD Babel, Kamis (17/9/2026).
Menurut Didit, masih ditemukan ketidaksesuaian antara klasifikasi dalam data desil dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan.
Ia mengatakan data desil bersumber dari pemerintah pusat. Namun, proses pendataan yang dilakukan sejumlah instansi dinilai belum melibatkan pemerintah desa secara optimal.
“Pendataan yang dilakukan oleh beberapa instansi itu tidak melibatkan pemerintah desa sehingga tidak begitu akurat,” katanya.
Didit mencontohkan adanya warga lanjut usia yang tidak memiliki rumah maupun pekerjaan, tetapi tercatat dalam desil tujuh. Sebaliknya, terdapat warga yang memiliki dua mobil dan usaha namun masuk dalam desil dua.
Persoalan tersebut, kata Didit, juga menjadi perhatian kepala desa dan BPD se-Bangka Belitung. Ia menyebut ketidaksesuaian data itu turut diakui oleh pihak Badan Pusat Statistik (BPS).
“Dan itu diakui seluruh kepala desa dan BPD se-Bangka Belitung. Dan itu juga ternyata diakui oleh pemerintah BPS,” ujarnya.
Menurut Didit, penggunaan data yang belum akurat berpotensi menimbulkan polemik baru di masyarakat, khususnya dalam penetapan penerima bantuan.
“Kalau ini tetap digunakan maka ini tidak akan pernah masalah, akan timbul polemik baru,” jelasnya.
Karena itu, DPRD Babel akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Babel dengan melibatkan kepala desa serta BPD. Koordinasi juga akan diarahkan kepada BPS, Kementerian Sosial, Bappenas, dan instansi pemerintah terkait lainnya.
Didit meminta proses pemutakhiran data melibatkan pemerintah desa karena dinilai memiliki pengetahuan langsung mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah masing-masing.
“Karena hanya kepala desa yang paham situasi kondisi masyarakat,” imbuh Didit.
Selain perbaikan mekanisme pendataan, DPRD Babel mengusulkan pembentukan bank data daerah yang akurat dan terintegrasi.
Menurutnya, data tunggal yang valid dibutuhkan bukan hanya untuk penyaluran bantuan sosial, tetapi juga menjadi dasar berbagai program pemerintah.
“Manfaat pendataan ini sangat luar biasa, bukan hanya untuk sembako tetapi banyak kegiatan-kegiatan yang kita butuh data,” ujarnya.
Didit juga menyoroti 41 variabel yang digunakan dalam menentukan klasifikasi desil. Menurut dia, karakteristik sosial dan ekonomi setiap daerah berbeda sehingga perlu ada komponen lokal yang dipertimbangkan dalam pemutakhiran data.
“Silakan variabel 41 di data, tapi ada komponen-komponen lokal yang harus diperhatikan juga. Artinya situasi kondisi di masing-masing provinsi daerah itu berbeda,” jelasnya.
DPRD Babel akan memberikan masukan kepada pemerintah pusat agar daerah diberikan ruang untuk mempertimbangkan kondisi lokal dalam proses pemutakhiran data.
“Bahwa ada wewenang pusat tapi diberi ruang juga kepada daerah setempat untuk menentukan juga. Sehingga nanti ini bisa mengurangi permasalahan,” kata Didit.
Didit menilai data desil saat ini masih perlu diperbarui dan direvisi karena tingkat akurasinya dinilai belum cukup menggambarkan kondisi masyarakat secara tepat.
“Desil saat ini dikatakan akurasinya kurang begitu tajam. Maka perlu pembaruan, perlu direvisi,” tegasnya.
Ia menyampaikan DPRD Babel akan mendorong proses revisi yang melibatkan pemerintah desa, BPS, dan instansi terkait.
“Menunggu hasil revisi daripada pemerintah desa seluruh Indonesia yang bekerja sama dengan BPS dan instansi-instansi yang lainnya,” tutupnya. (*)













