ALINEANEWS.ID – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pangkalpinang, Mie Go, memimpin Rapat Pemantauan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang digelar oleh Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (Kemensetneg), Rabu (08/10/2025).
Kegiatan berlangsung di Ruang Smart Room Center (SRC) Kantor Wali Kota Pangkalpinang dan dihadiri langsung oleh tim pemantau dari Kemensetneg.
Rapat ini merupakan bagian dari pelaksanaan Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi anak sekolah di seluruh Indonesia.
Dalam keterangannya, Sekda Kota Pangkalpinang, Mie Go, menegaskan komitmen Pemerintah Kota untuk menjaga keberlangsungan dan kualitas pelaksanaan program MBG di daerah.
“Kedatangan tim pemantau dari Kemensetneg menjadi momentum penting bagi kami untuk melakukan evaluasi dan pembenahan. Kami siap memperkuat koordinasi lintas sektor agar program nasional ini berjalan baik dan berkelanjutan,” ujarnya.
Mie Go menambahkan, Pemkot Pangkalpinang secara rutin melakukan pengawasan terhadap sekolah-sekolah penerima manfaat program MBG, mulai dari pengecekan bahan baku, proses distribusi makanan, kebersihan alat makan, hingga pengelolaan limbah.
“Pemantauan kali ini akan dilaksanakan di SPPG City Hall Pangkalpinang dan SMP Negeri 6 Pangkalpinang, yang menjadi salah satu sekolah penerima manfaat program MBG,” tambahnya.
Sementara itu, Tim Pemantau dari Kemensetneg terdiri dari Muhammad Hilmansyah, S.E., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Pertanian, Pangan, dan Gizi, serta Muhammad Raditya Aviantara, S.E., Penyusun Bahan Kebijakan pada Asisten Deputi Energi, Sumber Daya Mineral, dan Pariwisata.
Menurut Hilmansyah, kegiatan pemantauan ini memiliki tiga tujuan utama, yaitu:
- Memantau kesiapan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program MBG.
- Mengidentifikasi permasalahan serta menerima masukan dari pemerintah daerah dan pengelola SPPG terkait tata kelola program.
- Menyusun rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden RI agar pengawasan dan tata kelola program MBG semakin efektif dan berkelanjutan.
“Program ini tidak hanya soal pembagian makanan, tetapi juga memastikan gizi anak-anak sekolah terpenuhi sesuai standar nasional,” tegas Hilmansyah.
Sebagai tindak lanjut dari hasil pemantauan, pemerintah pusat menekankan pentingnya Gerakan Cepat Perbaikan dan Tata Kelola Program MBG dengan sejumlah langkah konkret, di antaranya:
- Penutupan sementara SPPG yang bermasalah untuk evaluasi dan investigasi.
- Sterilisasi alat makan di setiap satuan pelayanan.
- Peningkatan sanitasi, termasuk kualitas air dan pengelolaan limbah.
- Kewajiban setiap SPPG memiliki Sertifikat Keamanan Pangan yang higienis dan memenuhi standar sanitasi.
- Pemantauan rutin oleh Puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS).
- Keterlibatan aktif kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam pengawasan program.
Hilmansyah berharap pemerintah daerah terus berperan aktif dalam memberikan dukungan dan masukan terhadap pelaksanaan program MBG.
“Kami berharap sinergi dengan pemerintah daerah semakin kuat agar program makan gratis yang digagas Presiden dapat terlaksana secara optimal dan tepat sasaran,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mie Go menegaskan, Pemerintah Kota Pangkalpinang siap memberikan masukan sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan pelaksanaan program berjalan optimal dan berkelanjutan.
“Kami nanti akan memberikan masukan terkait hal-hal yang harus dipenuhi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mulai dari aspek perizinan, sertifikat laik, hingga standar sanitasi dan higienitas,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemkot Pangkalpinang juga akan menyampaikan surat resmi kepada pihak SPPG sebagai tindak lanjut, berisi poin-poin penting yang perlu dipersiapkan. “Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menjamin kualitas gizi dan kesehatan dari pangan yang disediakan bagi masyarakat,” tutupnya.
