ALINEANEWS.ID – Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Juhaini menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara virtual melalui Zoom Meeting, pada Senin (14/07/2025).
Kegiatan ini berlangsung di Smart Room Center (SRC) Kantor Wali Kota Pangkalpinang dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Rapat koordinasi ini menjadi wadah evaluasi dan pemantapan langkah strategis pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kestabilan harga serta memastikan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok di seluruh daerah, termasuk Kota Pangkalpinang.
Rakor tersebut membahas perkembangan inflasi nasional serta tindak lanjut program pembangunan 3 juta rumah.
Dalam paparannya, Juhaini menyampaikan data inflasi nasional yakni year-on-year (yoy) sebesar 1,87 persen, year-to-date (ytd) 1,38 persen, dan month-to-month (mtm) sebesar 0,19 persen. Inflasi mtm nasional sebagian besar dipengaruhi oleh harga bergejolak dengan kontribusi sebesar 0,77 persen.
Ia juga menambahkan bahwa inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara yoy tercatat sebesar 0,99 persen, masuk dalam daftar 10 provinsi dengan tingkat inflasi terendah di Indonesia. Kota Pangkalpinang sendiri termasuk dalam 10 kota dengan inflasi terendah, yakni 0,96 persen, hanya sedikit di atas Tanjung Pinang sebagai kota dengan inflasi terendah nasional sebesar 0,07 persen.
“Inflasi Kota Pangkalpinang terpantau relatif terkendali dengan rincian mtm sebesar 0,02 persen, yoy1,03 persen, dan ytd 0,96 persen. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan kontribusi sebesar 0,68 persen,” terang juhaini.
Beliau juga memaparkan sejumlah langkah strategis Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Strategi tersebut mengacu pada empat fokus utama, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
“Sejumlah upaya telah kami lakukan, antara lain menggelar Gerakan Pangan Murah pada 4 Juli lalu, melakukan pemantauan harga di Pasar Ratu Tunggal dan Pasar Kampung Melayu, serta menyalurkan bantuan cadangan pangan dari pemerintah pusat kepada 7.406 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di tujuh kecamatan, dengan total beras sebanyak 14,8 ton untuk dua bulan,” jelas Juhaini.
Selain itu, Pemkot juga menyalurkan bantuan benih untuk kelompok wanita tani (KWT) dan subsidi pupuk, masing-masing terdiri dari 5,186 ton pupuk urea, 13,2 ton pupuk NPK, dan 5,3 ton pupuk organik.
Terkait program pembangunan 3 juta rumah secara nasional—yang terdiri dari 1 juta unit di kawasan pesisir, 1 juta di kelurahan, dan 1 juta di desa, Juhaini menyebutkan bahwa Kota Pangkalpinang memiliki 1.339 unit rumah tidak layak huni yang menjadi fokus penanganan.
“Di tahun 2024, sudah terealisasi sebanyak 345 unit rumah yang mencakup 301 unit rumah subsidi, 30 unit rumah komersil, 4 unit gabungan subsidi dan komersil, serta 10 unit rumah dinas atau milik pemerintah,” ujarnya.
Menutup kegiatan tersebut, Juhaini menyampaikan komitmen Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk terus bersinergi dalam pengendalian inflasi.
“Sesuai arahan dari Bapak Sekjen, kami akan berupaya memperkuat sinergi dalam mengendalikan inflasi serta melaksanakan operasi pasar murah bersama OPD terkait,” pungkasnya.
