ALINEANEWS.ID – Pemerintah Kota Pangkalpinang menegaskan komitmennya dalam menangani persoalan sampah sebagai isu prioritas yang harus diselesaikan secara serius dan berkelanjutan. Berbagai langkah strategis terus dilakukan, mulai dari penguatan budaya gotong royong, pengerukan saluran air guna mengantisipasi banjir, hingga pembenahan sistem pengelolaan sampah.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Pangkalpinang, Prof Saparudin, saat menghadiri Rapat Pembahasan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengolahan Sampah bersama Kementerian Lingkungan Hidup, di Ruang Smart Room Center (SRC) Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Jumat (17/04/2026).
Dalam paparannya, Saparudin mengungkapkan bahwa pemerintah kota sebelumnya telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), yang turut menyoroti persoalan utama di Pangkalpinang, khususnya pengelolaan sampah.
“Pada Kamis lalu kita telah membahas FGD dokumen SLHD. Hari ini kita melanjutkan dengan evaluasi pengelolaan sampah tahun 2025 bersama Kementerian Lingkungan Hidup. Memang, isu utama di Kota Pangkalpinang saat ini adalah pengelolaan sampah,” ujarnya.
Namun, dirinya menegaskan bersama Wakil Wali Kota, pihaknya berkomitmen memerangi persoalan sampah melalui program Pangkalpinang Bersih yang menjadi bagian dari agenda 100 hari kerja. Gerakan gotong royong pun telah dicanangkan sejak enam bulan lalu sebagai upaya membangun kesadaran kolektif masyarakat.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, bukan dengan cara dibakar. Pemerintah kota juga telah mengusulkan pembangunan fasilitas pengolahan seperti TPS3R dan TPST kepada Kementerian PUPR, meski hingga kini masih terkendala penentuan lokasi.
“Dalam upaya memperkuat sistem pengelolaan, Pemkot Pangkalpinang tengah menambah kapasitas fasilitas pengolahan sampah. Saat ini, baru satu dari tiga fasilitas yang beroperasi, sementara dua lainnya belum aktif. Dengan tambahan bantuan tiga unit, total fasilitas akan menjadi enam, meski kebutuhan ideal diperkirakan mencapai tujuh hingga delapan unit dengan kapasitas rata-rata 10–15 ton per hari, pengolahan sampah akan difokuskan pada pemrosesan, sementara residu akhir direncanakan ditangani menggunakan teknologi insinerator. Namun, penambahan fasilitas ini masih menjadi tugas yang harus segera diselesaikan,” terangnya.
Disisi lain, kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang telah melebihi batas menjadi tantangan serius. Pemerintah tengah menyiapkan langkah penanganan sementara melalui penataan ulang area TPA, sekaligus merencanakan penutupan secara bertahap.
“TPA kita sudah overload dan menimbulkan keresahan masyarakat sekitar. Kami sedang berupaya melakukan penataan dan menyiapkan langkah penutupan,” katanya.
Prof Udin menegaskan, penyelesaian persoalan sampah tidak cukup hanya mengandalkan infrastruktur, tetapi juga memerlukan peran aktif masyarakat melalui perubahan pola hidup bersih.
“Kita akan terus berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat. Intinya, persoalan kebersihan tidak hanya soal penyediaan fasilitas, tetapi juga kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya dan menjaga lingkungan. Selain itu, kami juga mendorong program penghijauan melalui penanaman pohon produktif maupun peneduh guna menciptakan lingkungan yang lebih asri dan sehat,” ujarnya.
Ditengah tantangan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah kota juga berupaya mengoptimalkan sarana dan prasarana pengangkutan sampah. Saat ini, jumlah armada dinilai masih terbatas, terutama untuk operasional di pasar dan kawasan permukiman padat.
Pihaknya mencatat kebutuhan tambahan sekitar lima unit truk besar, serta kendaraan kecil dan roda dua untuk menjangkau gang-gang sempit di tingkat kelurahan. Analisis kebutuhan armada pun telah dilakukan secara menyeluruh sebagai dasar pemenuhan ke depan.
“Berbagai upaya mitigasi telah kami lakukan. Namun, dengan pertumbuhan jumlah penduduk, tentu masih perlu penyempurnaan. Kami berharap ke depan pengelolaan sampah bisa lebih optimal. Secara keseluruhan, penanganan sampah di Kota Pangkalpinang membutuhkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Tidak hanya melalui pendekatan teknis, tetapi juga dengan membangun kesadaran kolektif demi mewujudkan kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan,” tutupnya.
