ALINEANEWS.ID – Pemerintah Kota Pangkalpinang menggelar kegiatan Coffee Morning dan Pelantikan serta Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, pada Rabu (16/07/2025), di Balai Besar Betason Kantor Wali Kota.
Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dan mempercepat pelaksanaan program kerja di lingkungan Pemkot Pangkalpinang.
Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, M. Unu Ibnudin, dalam sambutannya menegaskan pentingnya komunikasi yang terbuka antarpejabat dan jajaran pemerintah daerah.
Ia menyebut, komunikasi merupakan fondasi utama dalam membangun pelayanan publik yang responsif dan menyelesaikan persoalan dengan cepat.
“Komunikasi itu sangat penting. Saya berharap seluruh OPD, kepala dinas, camat maupun lurah, dapat menjaga komunikasi yang baik agar setiap kegiatan dan pelayanan dapat dievaluasi secara menyeluruh, termasuk hal-hal kecil seperti kebersihan lingkungan,” ujar Unu.
Beliau juga menekankan agar para lurah dan camat lebih peduli terhadap wilayah kerjanya. Menurutnya, kehadiran pemimpin di tengah masyarakat sangat berpengaruh terhadap persepsi publik terhadap pemerintah.
“Jangan sampai masyarakat menganggap kita seperti robot. Untuk apa pakai jas dan punya jabatan kalau tidak memberi arti. Saya minta pimpinan di wilayah benar-benar hadir dan peduli,” tegasnya.
Lebih lanjut, menjelang pelaksanaan Pilkada Ulang Pangkalpinang yang dijadwalkan pada 27 Agustus 2025, beliau turut mengingatkan seluruh ASN agar menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis.
“Tugas kita adalah menjamin kelancaran dan kesuksesan Pilkada Ulang. Jangan sampai ada keberpihakan. Netralitas ASN itu harga mati, dan sanksinya jelas. Tidak ada yang kebal dari pengawasan, siapa pun pemimpin yang terpilih, itu sudah ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta’ala,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Mie Go, dalam arahannya menyampaikan bahwa kegiatan coffee morning menjadi forum penting untuk membahas masukan masyarakat, khususnya terkait pelayanan, perizinan, dan efisiensi kerja pemerintahan.
“Kita harus peka terhadap aspirasi masyarakat. Ini jadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelayanan ke depan,” kata Mie Go.
Ia juga menyinggung keterbatasan anggaran yang menjadi tantangan pemerintah daerah, namun justru harus memacu inovasi dan efisiensi kerja.
“Dengan keterbatasan APBD, kita harus berinovasi untuk meningkatkan PAD dan mempercepat pelayanan. Semoga ke depan, royalti dari Sumber Daya Alam (SDA) tahun 2026 bisa meningkat dan berdampak pada pendapatan daerah,” ujarnya.
Mie Go juga mengajak seluruh ASN, PHL, dan P3K untuk terus menjaga kondusifitas di lingkungan pemerintahan demi terciptanya stabilitas daerah, khususnya menjelang Pilkada Ulang, (Adv).
