ALINEANEWS.ID – Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Pangkalpinang, Akhmad Subekti, mewakili Penjabat Wali Kota Pangkalpinang Unu Ibnudin, menghadiri pembukaan kegiatan Magang Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun Ajaran 2024/2025. Acara berlangsung di Smart Room Center, Kantor Wali Kota Pangkalpinang, pada Rabu (09/04/2025).
Dalam sambutannya, Akhmad Subekti menyampaikan apresiasi kepada pihak IPDN yang telah memilih Kota Pangkalpinang sebagai lokasi pelaksanaan magang. Ia berharap para praja dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mendalami praktik pemerintahan secara langsung dan memperkaya pengalaman di lapangan.
“Tahun ini, kegiatan magang diikuti oleh 18 praja yang berasal dari tiga tingkatan, yaitu tingkat 1 (Praja Pratama), tingkat 2 (Praja Muda), dan tingkat 3 (Praja Madya). Mereka akan ditempatkan sesuai dengan jenjangnya, mulai dari kelurahan, kecamatan, hingga organisasi perangkat daerah (OPD),” ujar Subekti.
Lebih lanjut, beliau enjelaskan bahwa masing-masing tingkatan memiliki durasi magang yang berbeda. Praja tingkat 1 akan menjalani magang selama tiga minggu, tingkat 2 selama satu bulan, dan tingkat 3 selama lima minggu. Seluruh peserta juga mendapatkan uang makan selama masa magang berlangsung.
“Magang ini merupakan bagian dari kebijakan efisiensi anggaran. Setelah masa cuti, praja langsung diarahkan untuk menjalani magang. Ini penting agar mereka terbiasa dengan dinamika kerja nyata di pemerintahan,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya pengalaman praktis bagi para praja sebagai bekal saat nantinya ditugaskan di berbagai daerah.
“Ruang lingkup kampus dan dunia kerja sangat berbeda. Melalui magang ini, para praja akan memahami langsung pelayanan publik, proses pemerintahan, serta dinamika birokrasi di tingkat lokal,” pungkasnya.
Pembukaan magang ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat perangkat daerah serta perwakilan dari IPDN. Program ini dijadwalkan berlangsung selama beberapa bulan ke depan dengan fokus pada praktik pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan penguatan tata kelola birokrasi.
