ALINEANEWS.ID – Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, Budi Utama, menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Pangkalpinang saat ini telah mencapai zona hijau dalam aspek pelayanan publik dengan capaian yang cukup tinggi.
Hal ini disampaikan Budi Utama pada saat acara peng-anugerahan predikat dan penyampaian hasil kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Bangka Belitung
Meskipun telah berhasil mencapai zona hijau dengan nilai predikat 90,48, ia tetap mengakui bahwa Pangkalpinang masih berada di peringkat keenam di tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Budi menegaskan, ke depannya Pemerintah Kota Pangkalpinang akan menyiapkan strategi konkret untuk membangun pelayanan publik yang lebih baik.
Ia menyebut bahwa langkah peningkatan ini bukan hanya sekadar berlari, tetapi harus melompat untuk mencapai pelayanan publik yang optimal.
“Intinya kita bukan lagi berlari, kita harus melompat untuk langkah pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang. Kita punya tanggung jawab bersama dengan OPD terkait dan ini harus ditingkatkan lagi,” ujar Budi Utama saat memberikan keterangan kepada awak media pada saat acara penganugerahan predikat dan penyampaian hasil kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Bangka Belitung, yang dilaksanakan di Hotel Grand Safran Pangkalpinang, Selasa (17/12/2024).
Budi juga menuturkan pengalaman positifnya saat dirinya menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Provinsi Bangka Belitung.
Di masa kepemimpinannya, Dinas Sosial berhasil meraih predikat Perangkat Daerah Terbaik se-Provinsi Bangka Belitung selama dua tahun berturut-turut.
“Untuk itu, mari kita belajar bersama dengan pemerintah kabupaten yang memiliki predikat teratas. Kita akan bekerja keras dan saya akan kawal langsung, dan saya yakin OPD kita bisa bersinergi dan berkolaborasi untuk meningkatkan pelayanan publik,” tambahnya.
Budi juga menegaskan komitmennya bahwa mulai Januari 2025, Pemerintah Kota Pangkalpinang akan melakukan upaya maksimal untuk mencapai target ini.
Dengan berbagai langkah strategis dan sinergi antarinstansi, Pemerintah Kota Pangkalpinang optimistis dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akan menciptakan prestasi yang membanggakan.
“Saya yakin melalui strategi antarinstansi kita bisa menjadikan ini sebagai prestasi bersama bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk kedepannya,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia, Johanes Widjantoro, menyampaikan apresiasi terhadap upaya peningkatan pelayanan publik yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi dan daerah.
Dirinya menekankan pentingnya terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di tengah ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi.
“Hari ini adalah bentuk apresiasi kami dari Ombudsman terhadap pencapaian yang telah dilakukan oleh pemerintahan provinsi maupun daerah. Saya sangat bangga dengan pencapaian Provinsi Bangka Belitung yang telah memasuki zona hijau dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pencapaian ini harus terus ditingkatkan,” ujar Johanes Widjantoro.
Lebih lanjut, Johanes menyampaikan rencana Ombudsman RI untuk meningkatkan pengawasan pelayanan publik di periode 2025-2029.
Menurutnya, pengawasan tersebut akan difokuskan pada tiga poin utama, yaitu:
1. Pelayanan publik yang komprehensif.
2. Penilaian yang sejalan.
3. Penilaian yang terintegrasi antara pencegahan dan penyelesaian masalah.
“Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mutu penyelenggaraan pelayanan publik, mengidentifikasi potensi maladministrasi, serta mendorong penyelenggara untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan pelayanan publik,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Johanes juga berharap agar kepala daerah di wilayah Bangka Belitung untuk dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Menurutnya, teknologi dapat meminimalisir biaya dan meningkatkan efisiensi.
“Saya harap para kepala daerah di Bangka Belitung mulai melangkah ke arah pemanfaatan teknologi. Jika bapak-ibu siap, kami dari Ombudsman akan berupaya memberikan dukungan maksimal,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Johanes menegaskan komitmen Ombudsman dalam mendukung tata kelola pengaduan yang lebih baik.
“Kami sangat peduli dengan tata kelola terkait pengaduan. Ini adalah upaya kami agar pelayanan publik semakin baik dan masyarakat mendapatkan haknya secara optimal,” tutupnya.
