ALINEANEWS.ID – Pemerintah Kota Pangkalpinang mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) secara virtual melalui Zoom Meeting, Senin (26/05/2025). Rapat ini berlangsung di Smart Room Center (SRC) Kantor Wali Kota Pangkalpinang.
Rapat tersebut dihadiri oleh PLT Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Pangkalpinang, Juhaini, serta jajaran pejabat terkait, antara lain Inspektur, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda), Kepala Bappeda & Litbang, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian, Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan, dan UMKM, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kabag Perekonomian dan SDA.
Dalam keterangannya, Juhaini menyampaikan bahwa rapat ini membahas pengendalian inflasi dan strategi kebijakan yang bertujuan menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan global maupun domestik.
“Kegiatan ini sangat penting karena menyangkut arah kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kepala Bappenas menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional antara 5,8 hingga 6,3 persen. Sementara itu, untuk wilayah Bangka Belitung ditargetkan tumbuh di kisaran 2,4 hingga 4,0 persen,” ungkap Juhaini.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa ada tiga tantangan utama dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu sistem perizinan yang belum optimal, keterbatasan infrastruktur, serta rendahnya produktivitas sektor-sektor ekonomi.
Menanggapi tantangan tersebut, pemerintah pusat mengarahkan lima strategi utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, yaitu:
1. Pemberian insentif dan fasilitas berdasarkan keunggulan sektor daerah,
2. Pengembangan investasi berbasis potensi unggulan lokal,
3. Penerapan kebijakan moneter dan sektor keuangan yang adaptif,
4. Peningkatan iklim investasi yang kondusif, serta
5. Penguatan peran investasi pemerintah dan BUMD, khususnya di sektor publik dan kebutuhan dasar masyarakat.
“Semua strategi tersebut akan kami tuangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pangkalpinang untuk tahun anggaran 2026,” jelas Juhaini.
Terkait inflasi, Juhaini menyebutkan bahwa kondisi inflasi di wilayah Kota Pangkalpinang saat ini masih terkendali.
Beliau juga menjelaskan kondisi ekonomi Pangkalpinang yang mengalami kontraksi sebesar 3,2 persen pada tahun sebelumnya.
Untuk itu pada tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0 persen, namun tetap menyesuaikan dengan target nasional yang berada pada rentang 2,4 hingga 4,0 persen.
“Inflasi kita berada di angka 2,50 persen. Per April 2025, secara year-on-year tercatat sebesar 1,67 persen dan month-to-month sebesar 0,8 persen. Ini menunjukkan bahwa kondisi inflasi di daerah kita masih dalam batas aman,” paparnya.
Sebagai penutup, Juhaini menyampaikan bahwa sesuai arahan Mendagri, strategi pengendalian inflasi harus mengikuti prinsip 4K, yaitu: Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, Keterjangkauan harga, dan Komunikasi yang efektif.
