ALINEANEWS.COM – Bawaslu kota Pangkalpinang menggelar Rapat koordinasi yang bertemakan Pengawasan Masa Kampenye pada Pemilu Serentak Tahun 2024, di Grand Safran Hotel Pangkalpinang, Selasa (21/11/2023).
Kegiatan tersebut juga dihadiri Pj Wali Kota Pangkalpinang Lusje Anneke Tabalajun, Panwascam, Ketua KPU Pangkalpinang Sobarian, perwakilan partai politik dan insan pers.
Kegiatan ini bertujuan untuk penguatan pengawas pemilu dan menyamakan persepsi dalam rangka mewujudkan pemilu yang aman dan tertib dan berintegritas di wilayah Kota Pangkalpinang.
Hadir ketua Bawaslu Pangkalpinang Imam Ghozali dan Komisioner Wahyu Saputra, Dian Bastari.
Dalam sambutannya Imam berharap Pangkalpinang menjadi kota yang adil dalam menjalankan demokrasi Pemilu Serentak 2024 mendatang dan sinergitas antarpihak terus terjalin.
“Kami Bawaslu Pangkalpinang akan mengawasi pemilu seadil-adilnya demi demokrasi. Sesuai aturan pada 28 November 2023 – 10 Februari 2024, adalah masa kampanye. Ini akan jadi momentum, bahwa Kota Pangkalpinang menjadi kota yang berhasil menjalankan Pemilu 2024,” kata imam.
Imam menginginkan agar kondusifitas Kota Pangkalpinang yang terkenal dengan kesejukan dan segalanya kedamaiannya, tetap terjaga.
Kegiatan ini sekaligus penandatanganan Deklarasi Pemilihan Damai 2024 demi mewujudkan Pemilu yang aman, tertib dan berintegritas di Kota Pangkalpinang oleh PJ Wali Kota Pangkalpinang dan Forkopimda.
Sementara itu, Pj Wali Kota Pangkalpinang Lusje mengatakan pemilu yang akan dilalui bersama menjadi luar biasa sesuai kehendak rakyat.
Ia mengaku Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang siap membantu Bawaslu dan KPU sesuai dengan aturan yang ada.
“Kami siap mendukung kinerja Bawaslu dan KPU sesuai dengan koridornya, dan dukung kami juga memerintahkan ASN tidak terlibat dalam proses kampenye dan menjadikan demokrasi ini menjadi adil. Kemarin juga sudah saya sampaikan kepada ASN agar bersikap netral, dan di dalam aturan negara, ASN tidak boleh memihak dan harus netral, itu hukumnya wajib,” kata Lusje.
Kegiatan itu juga diisi sesi diskusi, dengan narasumber Ketua Bidang Pendidikan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pangkalpinang Alza Munzi dan anggota KPU Pangkalpinang Margarita.
Dalam paparannya, Alza menyebutkan pers adalah bagian dari pilar demokrasi.
Sehingga penting menjadikan momentum Pemilu 2024, untuk mendorong berjalannya demokrasi sesuai konstitusi.
Menurutnya, seorang jurnalis hanya membuat berita berdasarkan fakta tanpa dicampur dengan opini penulisnya.
Sementara, dalam menjelang kampanye sering terjadi kerawanan isu di media sosial dan media massa.
“Terkadang berita atau informasi yang tersebar di media terlihat tidak sesuai dengan fakta, kebohongan yang sampaikan sering dianggap benar,” ujarnya.
Alza melanjutkan, jumlah jurnalis di Bangka Belitung saat ini sangat banyak.
“Informasi dari Bawaslu, kerawanan isu kampanye di media sosial, Bangka Belitung menempati posisi ketiga,” kata Alza.
Pada kesempatan itu, Anggota Bawaslu Pangkalpinang Wahyu Saputra mengatakan pihaknya fokus pada pencegahan.
“Untuk APK (alat peraga kampanye), penempatannya harus sesuai dengan zonasi, dan untuk tempat-tempat yang terlarang tolong agar dipindahkan,” tambahnya.
Menurutnya Bawaslu akan memantau secara persuasif, terkait peraturan APK menjelang kampanye.
